Kapolri Tegaskan Tak Ada Perusakan dan Pembakaran Gereja

Melainkan penutupan sejumlah tempat yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah
Kapolri menjelaskan tak ada tempat ibadah yang dirusak atau dibakar. Sebelumnya, beberapa pihak menghembuskan seolah FPI menutup beberapa gereja di Bandung

Kapolri tempat-tempat ibadah oleh kelompok massa di Jawa Barat, sebagaimana isu yang dihembuskan. Jenderal Pol Sutanto menegaskan, tidak ada perusakan dan pembakaran gereja sebagaimana diisukan orang. Pernyataan ini disampaikan Kapolri saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR-RI, Senin, (5/9) kemarin.

Kapolri justru menjelaskan, yang benar adalah penutupan rumah toko (ruko) atau tempat tinggal yang disalahgunakan menjadi gereja. "Berdasarkan laporan Polda Jabar tanggal 24 Agustus 2005, yang ditutup pada umumnya bukan gereja tapi tempat tinggal, ruko atau gedung pertemuan yang dijadikan tempat ibadah," kata Kapolri saat Raker dengan Komisi III di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Dikatakannya bahwa penutupan "tempat ibadah" tersebut terjadi di 17 lokasi di Bandung, Karawang, Cimahi dan Purwakarta.

Lebih lanjut Kapolri menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut tidak terjadi tindakan perusakan dan pembakaran sebagaimana yang ramai diisukan.

Dalam Raker yang dipandu Wakil Ketua Komisi III Akil Mochtar itu, Kapolri melaporkan bahwa peristiwa terakhir di bulan Agustus adalah penutupan rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah di Perumahan Permata Cimahi tanggal 1 Agustus dan di Perumahan Margahayu Bandung pada tanggal 14 Agustus serta penutupan gedung pertemuan di Kecamatan Larangan, Tangerang.

Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2005, Ketua Umum PGI Andreas A Yewangi telah melaporkan kepada Presiden Yudhoyono tentang adanya penutupan terhadap 23 gereja di Jawa Barat, diantaranya di Bandung, Garut dan Purwakarta, sejak September 2004 hingga Agustus 2005.

Kapolri menegaskan bahwa sumber dari semua masalah itu adalah karena tidak adanya ijin dari masyarakat sekitar terhadap rumah-rumah yang dijadikan tempat ibadah, sehingga dianggap tidak memenuhi SKB Mendagri dan Menag.

Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Patrialis Akbar mengatakan bahwa dengan adanya penjelasan Kapolri tersebut maka permasalahan menjadi jelas.

"Sekarang semua menjadi clear dan tidak ada masalah lagi sehingga jika ada pihak-pihak yang terus melempar isu-isu miring patut diwaspadai karena mereka jelas ingin mengadu domba antara umat Islam dan Kristen," katanya.

Sebelumnya, beberapa tokoh menyebut kelompok umat Islam diisukan sebagai kelompok yang memaksa menutup gereja dan tempat ibadah. Kalangan Kristen kemudian memperluakasus ini dengan meminta pencabutan SKB tiga menteri.

Salah satu pengurus FPI, Ahmad Sobri Lubis yang sempat dikonfirmamsi hidayatullah.com sempat menjelaskan, bahwa yang benar adalah masyarakat Islam Jawa Barat keberatan atas hadirnya gereja-gereja liar di kawasan itu dengan cara menjadikan rumah tinggal atau ruko menjadi gereja. (ant/gtr/hid/cha/Hidayatullah.com)

Kapolri: Tidak Ada Penutupan Gereja

06/9/2005 06:01 — Kapolri Jenderal Sutanto menegaskan, sejauh ini tidak ada aksi penutupan gereja, melainkan penutupan sejumlah tempat yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah. Peristiwa itu terjadi di Jabar dan Jateng.

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Polri Jenderal Sutanto menegaskan, sejauh ini tidak ada aksi penutupan gereja. "Pada umumnya adalah bukan gereja, tapi ruko (rumah toko) atau tempat pertemuan yang dijadikan tempat ibadah," kata Sutanto saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (5/9).

Sutanto menjelaskan, berdasarkan data terakhir penutupan itu terjadi di tiga tempat di Jawa Barat. Penutupan terjadi di Perumahan Permata Cimahi Kota Cimahi, kawasan Margahayu Kota Bandung, dan Kecamatan Larangan Utara Tangerang. Satu tempat lagi adalah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pekan silam, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengadu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penutupan sejumlah rumah ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu. PGI juga meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969, perlu dicabut. Sebab, merugikan pembangunan rumah ibadah dan melanggar hak asasi kebebasan beragama [baca: PGI Mengadukan Ancaman Larangan Beribadah].(DNP/Aryo Adi Prabowo dan Muhammad Guntur)

Tokoh Lintas Agama Menyerukan Kebebasan Beribadah

03/9/2005 19:44 — Seruan itu disampaikan dalam pawai damai yang juga diikuti mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka meminta agar pemerintah mengkaji kembali SKB dua menteri tentang pendirian tempat ibadah.

Liputan6.com, Jakarta: Ribuan umat Kristiani di Ibu Kota, Sabtu (3/9), menggelar pawai damai untuk menyerukan penghentian aksi kekerasan terhadap kegiatan keagamaan. Pawai ini dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, dan berakhir di Monumen Nasional. Kegiatan yang dimotori oleh kaum Nasrani dan tokoh lintas agama ini, juga mengimbau kepada pemerintah agar menindak tegas upaya adu domba dan aksi kekerasan terhadap kegiatan keagamaan.

Ikut serta dalam aksi damai tersebut antara lain mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung. Keikutsertaan kedua tokoh politik ini adalah sebagai bentuk solidaritas dan dukungan mereka kepada umat Kristiani dalam memperjuangkan kebebasan beribadah.

Selain itu, kaum Nasrani juga meminta agar pemerintah mengkaji kembali Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/1969 tentang Pendirian Tempat Ibadah. Mereka menilai SKB itu sebagai upaya pengekangan kegiatan beribadah. Pada saat hampir bersamaan, juga berlangsung pertemuan antara sejumlah organisasi umat Kristiani dengan Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq [baca: Sejumlah Organisasi Kaum Nasrani Berdialog dengan FPI].(ADO/Zulkarnain dan Doni Indradi)

Sejumlah Organisasi Kaum Nasrani Berdialog dengan FPI

03/9/2005 15:34 — Wakil dari umat Kristen mengeluhkan sulitnya memperoleh izin untuk membangun gereja. Sedangkan Ketua FPI menyatakan siap untuk menjaga keamanan gereja selagi pembangunannya tidak bermasalah.

Liputan6.com, Jakarta: Perwakilan umat Kristen yang terdiri dari beberapa organisasi melakukan dialog dengan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pertemuan yang berlangsung sejak Sabtu (3/9) pagi itu digagas oleh Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Persekutuan Injil Indonesia (PII), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Dalam pertemuan yang berlangsung cukup akrab tersebut, kedua pihak saling mengungkapkan sejumlah fakta tentang kabar adanya penutupan tempat ibadah di sejumlah tempat.

Sekretaris Umum PGI, Weinata Sairin misalnya, mengungkapkan penyebab mengapa masih ada rumah toko (ruko) maupun rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat ibadah. "Ada banyak persoalan yang dihadapi untuk memperoleh izin pembangunan gereja. Bahkan bisa menghabiskan waktu belasan tahun. Habib (Rizieq) mungkin baru sekarang mendengar adanya permasalahan seperti ini," jelas Weinata.

Sementara dari pihak FPI, Habib Rizieq membantah pemberitaan yang menyebutkan organisasi di bawah pimpinannya berada di balik penutupan tempat ibadah umat Kristen di Jawa Barat. Rizieq menegaskan, pada dasarnya FPI tidak pernah bermusuhan dengan umat Kristiani. "Kami dari FPI menyatakan, seluruh aktivis kami dari Sabang sampai Merauke, bila diperlukan siap untuk menjaga keamanan rekan-rekan kami umat Nasrani. Kami bahkan siap menjaga gereja mereka sekali pun, selama gereja itu tidak bermasalah," tegas Rizieq.

Pekan silam, FPI sempat menuding mantan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pihak yang menyebarkan kabar keterlibatan FPI dalam penutupan sejumlah tempat ibadah di Jawa Barat. Karena itu, organisasi kemasyarakatan Islam ini berencana mengajukan gugatan terhadap Gus Dur. Sebaliknya, Gus Dur yakin FPI yang mendalangi aksi tersebut dan menyatakan siap menghadapi gugatan yang akan diajukan.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

LAKUM DINNUKUM WALIYADIN - BAGIMU AGAMAMU - BAGIKU AGAMAKU KRISTENISASI BUKAN BASA BASI
SELAMATKAN PUTRA PUTRI ANDA DARI SERANGAN KAUM PEMURTAD

Posted in: Aksi Pemurtadan